Karut marut merger antara PSS Sleman dan PT Putra Mataram Sejati (PMS) selaku pengelola Real Mataram semakin tidak karuan.
Sampai Minggu (18/9) kemarin belum diketahui kapan pertemuan 88 klub anggota PSS Sleman berkumpul untuk membahas posisi jabatan Ketua Umum PSS. Bupati Sleman sekaligus Ketua Pengcab PSSI Sleman, Sri Purnomo (SP), belum bisa menjawab pertanyaan menganai status Ketua Umum PSS.
Sampai Minggu (18/9) kemarin belum diketahui kapan pertemuan 88 klub anggota PSS Sleman berkumpul untuk membahas posisi jabatan Ketua Umum PSS. Bupati Sleman sekaligus Ketua Pengcab PSSI Sleman, Sri Purnomo (SP), belum bisa menjawab pertanyaan menganai status Ketua Umum PSS.
SP mengaku harus berbicara dulu dengan 88 klub anggota Pengcab PSSI Sleman sebagai pemilik PSS. “Saya belum ketemu mereka [klub anggota], kami harus bicarakan ini dulu. Untuk itu, saya tak bisa putuskan ini sekarang,’’ ujar SP kepada para wartawan, Sabtu (17/9). Ia juga mengaku tidak ingin berkomentar soal PSS sebelum segala sesuatunya menjadi jelas.
Djoko Handoyo yang turut mendampingi Sri Purnomo menyarankan agar wartawan segera menghubungi Kuntadi selaku Sekertaris Pengcab PSSI Sleman. Pengcab-lah yang nantinya akan mengundang 88 klub pemegang hak suara tersebut. Namun, sampai berita ini dibuat, Kuntadi tidak merespons panggilan Harian Jogja melalui sambungan telepon.
CEO Real Mataram, Erik Irawan mengatakan ia belum mau bicara apapun soal merger sebelum status ketua umum PSS jelas. Menurut dia, dalam merger mesti ada kejelasan mengenai tanggung jawab masing masing pihak. Itu termasuk siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas semua kebijakan PSS.
“Dalam struktur sudah jelas, di sana ada posisi ketua umum tapi kenapa kami tidak pernah diberi tahu soal ketua umum? Kami justru tahu dari media kalau Pak Ibnu Subiyanto masih menjabat ketua umum,’’ ujar dia.
Menurut Erik, persoalan ketua umum sangat penting karena berpengaruh soal pembagian tanggung jawab kelak bila merger terjadi. Erik pun enggan berkomentar soal poin-poin dalam draf nota kesepahaman (MoU) merger yang selama ini menjadi keberatan pihaknya. “Pokoknya ketua umum jelas dulu, baru kami bicara lagi soal merger. Kami minta secepatnya,’’ kata Erik.
Soal kemungkinan Real Mataram merger dengan Madiun Putra FC, Erik mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun sangat terbuka menyambut rencana merger tidak seperti di Sleman yang proses mergernya berliku.
“Di Madiun, semua kebijakan diserahkan kepada PMS yang mengelola. Menurut walikotanya, yang penting posisi ketua umum dipegang mereka [Madiun Putra FC], biar klub tetap berada di Madiun,” ujar Erik.(Harian Jogja)
Djoko Handoyo yang turut mendampingi Sri Purnomo menyarankan agar wartawan segera menghubungi Kuntadi selaku Sekertaris Pengcab PSSI Sleman. Pengcab-lah yang nantinya akan mengundang 88 klub pemegang hak suara tersebut. Namun, sampai berita ini dibuat, Kuntadi tidak merespons panggilan Harian Jogja melalui sambungan telepon.
CEO Real Mataram, Erik Irawan mengatakan ia belum mau bicara apapun soal merger sebelum status ketua umum PSS jelas. Menurut dia, dalam merger mesti ada kejelasan mengenai tanggung jawab masing masing pihak. Itu termasuk siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas semua kebijakan PSS.
“Dalam struktur sudah jelas, di sana ada posisi ketua umum tapi kenapa kami tidak pernah diberi tahu soal ketua umum? Kami justru tahu dari media kalau Pak Ibnu Subiyanto masih menjabat ketua umum,’’ ujar dia.
Menurut Erik, persoalan ketua umum sangat penting karena berpengaruh soal pembagian tanggung jawab kelak bila merger terjadi. Erik pun enggan berkomentar soal poin-poin dalam draf nota kesepahaman (MoU) merger yang selama ini menjadi keberatan pihaknya. “Pokoknya ketua umum jelas dulu, baru kami bicara lagi soal merger. Kami minta secepatnya,’’ kata Erik.
Soal kemungkinan Real Mataram merger dengan Madiun Putra FC, Erik mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun sangat terbuka menyambut rencana merger tidak seperti di Sleman yang proses mergernya berliku.
“Di Madiun, semua kebijakan diserahkan kepada PMS yang mengelola. Menurut walikotanya, yang penting posisi ketua umum dipegang mereka [Madiun Putra FC], biar klub tetap berada di Madiun,” ujar Erik.(Harian Jogja)
