General Manager PSS Sleman musim kompetisi 2010/2011 mengungkapkan PSS terpenjara dalam kungkungan birokrasi pemerintah padahal tim tersebut bakal bertarung dalam kompetisi profesional.
Terpenjaranya PSS Sleman dalam belutan birokrasi terlihat dari susunan manajemen PSS yang rata-rata diisi para birokrat, seperti Djoko Handoyo, Rumadi ataupun Mustopo. Proses masuknya mereka ke dalam susunan manajemen didasari dengan surat keputusan Bupati Sleman.
Terpenjaranya PSS Sleman dalam belutan birokrasi terlihat dari susunan manajemen PSS yang rata-rata diisi para birokrat, seperti Djoko Handoyo, Rumadi ataupun Mustopo. Proses masuknya mereka ke dalam susunan manajemen didasari dengan surat keputusan Bupati Sleman.
“Karena itu, dengan adanya persoalan Ketua Umum PSS Sleman, saya kembalikan kepada Bupati yang mengeluarkan SK penempatan kami dalam manajemen,” ujar Djoko, Jumat (16/9). Terpenjaranya PSS Sleman dalam birokrasi pemerintahan memiliki sejarah tersendiri.
Menurut Djoko, awalnya segala kompetisi klub lokal di Sleman berada di bawah naungan PSS. Namun, pada 2008, PSSI mengeluarkan kebijakan agar di tingkat kabupaten berdiri Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI. Setelah Pengcab berdiri, kepemimpinan PSS saat itu dijabat Ibnu Subiyanto, yang menjabat sebagai Bupati.
Ditambahkan Djoko, akibat PSS kesulitan pendanaan dan manajemen, saat Musyawarah Daerah 2008, para klub meminta pengelolaan PSS diserahkan ke Pemkab Sleman. Sejak saat itulah PSS terbelit dalam balutan birokrasi.
“Kalau saya pribadi sih tidak masalah mau ditugaskan kembali ke manajemen atau tidak. Saya juga sampai saat ini tidak memiliki masalah dengan Pak Ibnu [Subiyanto],” kata Djoko. Djoko pun mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan birokrat lainnya yang duduk dalam manajemen, yang rela menyisihkan waktunya untuk mengelola PSS dalam mengikuti kompetisi nasional.
Secara jujur, Djoko mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait dengan permintaan PT Putra Mataram Sejati (PMS) agar masalah internal, yakni ketua umum yang masih dijabat Ibnu Subiyanto, diselesaikan terlebih dahulu. Dia juga mengaku kaget dengan permintaan tersebut. “Saya juga sebenarnya tidak tahu struktur PSS sebenarnya,” lanjut pria yang akrab dipanggil Djohan ini.
Sekertaris Umum PSS Mustopo mengatakan setahu dia jabatan PSS SLeman itu melekat pada Bupati. “Ganti Bupati, ganti ketua secara otomatis,” katanya.(Harian Jogja)
Menurut Djoko, awalnya segala kompetisi klub lokal di Sleman berada di bawah naungan PSS. Namun, pada 2008, PSSI mengeluarkan kebijakan agar di tingkat kabupaten berdiri Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI. Setelah Pengcab berdiri, kepemimpinan PSS saat itu dijabat Ibnu Subiyanto, yang menjabat sebagai Bupati.
Ditambahkan Djoko, akibat PSS kesulitan pendanaan dan manajemen, saat Musyawarah Daerah 2008, para klub meminta pengelolaan PSS diserahkan ke Pemkab Sleman. Sejak saat itulah PSS terbelit dalam balutan birokrasi.
“Kalau saya pribadi sih tidak masalah mau ditugaskan kembali ke manajemen atau tidak. Saya juga sampai saat ini tidak memiliki masalah dengan Pak Ibnu [Subiyanto],” kata Djoko. Djoko pun mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan birokrat lainnya yang duduk dalam manajemen, yang rela menyisihkan waktunya untuk mengelola PSS dalam mengikuti kompetisi nasional.
Secara jujur, Djoko mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait dengan permintaan PT Putra Mataram Sejati (PMS) agar masalah internal, yakni ketua umum yang masih dijabat Ibnu Subiyanto, diselesaikan terlebih dahulu. Dia juga mengaku kaget dengan permintaan tersebut. “Saya juga sebenarnya tidak tahu struktur PSS sebenarnya,” lanjut pria yang akrab dipanggil Djohan ini.
Sekertaris Umum PSS Mustopo mengatakan setahu dia jabatan PSS SLeman itu melekat pada Bupati. “Ganti Bupati, ganti ketua secara otomatis,” katanya.(Harian Jogja)
